Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) melakukan sosualisasi dan pendampingan pembuatan proposal Grant Riset Sawit (GRS) untuk tahun anggaran 2024 di Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Rabu (21/2/2024).

Bertempat di Aula Prof. Dr Suhadji Hadibroto Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), proses sosialisaai GRS tersebut secara teknis dikerjasamakan dengan Lembaga Penelitian (LP) USU yang dipimpin oleh Prof Dr Robert Sibarani MS. Saat menyampaikan kata sambutan, Robert Sibarani berharap tahun 2024 ini USU bisa mendapatkan banyak bantuan dana melalui GRS dari BPDPKS. 

Prof Himsar Ambarita, selaku Direktur pada Direktorat Internasionalisasi dan Kemitraan Global USU juga menyampaikan harapan yang senada. "Dan para peneliti USU pun diharapkan bisa bekerja keras agar bisa mendapatkan Grant Riset Sawit dari BPDPKS," kata Hinsar. Apalagi, ia menambahkan, saat ini kampus USU semakin banyak diminati oleh pihak asing untuk kuliah di kampus terkemuka di Pulau Sumatera tersebut. Ia yakin hasil penelitian soal sawit dari para peneliti USU dan didanai oleh BPDPKS bisa menjadi pintu informasi bagi para mahaaiswa asing yang ingin mengetahui soal sawit secara benar.

Tunjukan Keseriusan
Pihak BPDPKS sendiri menunjukan keseriusan dalam sosialisasi di USU tersebut dengan mengikutsertakan para pejabat dan tokoh yang berkompeten. Seperti Sultan Muhamad Yusa SE MB selaku Analis Senior, Arfie Thahar selaku Kepala Divisi (Kadiv) Program Pelayanan. Kemudian, sejumlah tim litbang yakni Prof (Riset) Didiek Hadjar Goenadi, Prof Dr Bustanul Aridin, dan Prof Tatang Hernas Soerawidjaja selaku Komite Litbang BPDPKS. Turut serta Aiyen Tjoa selaku Komite Riset dan Pengembangan BPDPKS sekaligus akademisi dari Fakultas Pertanian Universitas Tadulako, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). 

Aiyen dalam kesempatan it memberikan panjang lebar mengenai kiat dan topik saja yang layak untuk diangkat menjadi bahan penelitian terkait kelapa sawit. Khususnya oleh para akademisi di USU dan kampus-kampus lain di Kota Medan yang ingin mendapatkan GRS BPDPKS. Aiyen menegaskan bahwa BPDPKS tidak pernah menerapkan target berapa proposal yang harus diterima dan berapa dana GRS yang harus dikeluarkan. "Bukan, semua bulan berdasarkan hal itu, Bapak dan Ibu. Melainkan benar-benar seberapa layak dan ilmiahkah proposal penelitian yang disodorkan ke kami," ujar Aiyen. Serta, kata dia, apakah nanti kiranya hasil penelitian yang didanai GRS BPDPKS bisa bermanfaat bagi para stakeholder sawit. "Seperti masyarakat termasuk petani sawit, perusahaan sawit, pemerintah, dan kalangan industri, khususnya industri hilir sawit," ucap Aiyen Tjoa. Sementara itu Arfie Thahar menegaskan kalau BPDPKS juga harus jalankan penugasan dari sembilan kementerian, termaauk soal penelitian melaluo program GRS tersebut. Dan semua penugasan itu, kata dia, harus memiliki dampak langsung dan tidak langsung serta mengarah pada fokus pengembangan industri. Ia menegaskan, semua pendanaan untuk penelitian dari BPDPKS itu dilakukan sebagai salah satu dari beberapa upaya untuk menghindarkan teknologi atau temuan baru dari "lembah kematian". "Maksudnya "lembah kematian" itu adalah kalau tidak ada yang mendanai penelitian-penelitian soal sawit, termasuk hang terkait teknologi produk hilir, maka hal itu akan membuat terputus antara industri dengan riset," tegas Arfie Thahar.

Kegiatan itu sendiri berjalan dinamis, banyak pertanyaan kritis terkait topik dan pelaksanaan GRS BPDPKS otu yang muncul dari para mahasiswa dan akademisi dari USU dan berbagai kampus lain. [elaeis.co]